Gematrisatyamedia.com, Penajam Paser Utara, 27 Agustus 2025 – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) terus menunjukkan progres positif. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Mukhtar, mengungkapkan bahwa sejumlah tahapan penting telah dilalui, termasuk koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), serta pengumpulan dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
“Semua persyaratan pembangunan sebenarnya sudah lengkap. Kami sempat terkendala pada permintaan data topografi dalam format AutoCAD 3D, tapi setelah dijelaskan bahwa data topografi standar juga bisa diterima sebagai persyaratan awal, maka hal itu bukan lagi menjadi masalah,” ujar Mukhtar.
Lebih lanjut, Mukhtar menjelaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan menuju lokasi sekolah telah selesai dikerjakan. Namun, proyek ini belum bisa dilanjutkan ke tahap pembangunan fisik sekolah karena belum turunnya rekomendasi resmi dari Kementerian Sosial kepada Kementerian PUPR.
“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, dan semua berkas persyaratan sudah dikirim. Saat ini, prosesnya sedang berlangsung di tingkat pusat,” jelasnya.
Menurut informasi dari Kementerian Sosial, prioritas pembangunan saat ini masih diberikan kepada Sekolah Rakyat Rintisan—yakni sekolah yang sebelumnya menumpang di bangunan-bangunan tidak layak atau sudah tidak digunakan. Setelah rintisan tersebut memiliki gedung sendiri, barulah pembangunan untuk Sekolah Rakyat lainnya, termasuk di PPU, akan dilanjutkan.
Awalnya, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ini direncanakan berada di belakang terminal. Namun, setelah dilakukan survei lapangan oleh tim teknis, lokasi tersebut dipindahkan ke kawasan Lawe-Lawe, sekitar 200 meter dari jalan utama.
“Lahan yang kami sediakan berada di Lawe-Lawe, bukan lagi di belakang terminal. Lahan ini sudah kami siapkan lengkap dengan pengerasan jalan selebar 7 meter. Total luas lahan sekitar 5–6 hektare,” tambah Mukhtar.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini direncanakan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, yang seluruhnya akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menyediakan lahan, akses jalan, jembatan, dan pengerasan.
Sekolah ini juga akan mengusung konsep boarding school atau sekolah berasrama, lengkap dengan fasilitas asrama, kasur, dan kebutuhan dasar lainnya. “Kami ingin anak-anak dari keluarga tidak mampu tidak lagi memiliki alasan untuk tidak bersekolah,” tegas Mukhtar.
Terkait perekrutan tenaga pendidik, Mukhtar menjelaskan bahwa prosesnya akan dilakukan secara terpisah melalui tahapan seleksi khusus. Belum dipastikan apakah nanti pengelolaan sekolah akan dialihkan ke Dinas Pendidikan, namun untuk sementara, tanggung jawab pengelolaan berada di bawah Dinas Sosial.
“Tenaga pengajar akan melalui seleksi dengan kriteria tertentu. Ini adalah kebijakan langsung dari pusat, jadi tata cara dan aturannya akan ditentukan kemudian,” katanya.
Adapun untuk penerimaan siswa, kriteria utama mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sistem ekonomi nasional berbasis Single Identity Number (SIN).
“Yang diutamakan adalah anak-anak dari kategori ekonomi terbawah, yakni Desil 1 sampai 5. Jika masih ada kekurangan kuota, bisa diperluas ke desil di atasnya. Data ini sangat membantu dalam proses penyaringan siswa yang benar-benar membutuhkan,” terang Mukhtar.
Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, Mukhtar berharap tidak ada lagi anak-anak usia sekolah di PPU yang tidak mengenyam pendidikan karena alasan ekonomi. Ia menekankan bahwa semua fasilitas disediakan secara gratis dan lengkap.
“Harapan saya, seluruh anak-anak, terutama yang kurang mampu, bisa sekolah. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan warga. Tidak ada lagi alasan tidak mampu. Semuanya bisa sekolah,” tutup Mukhtar
Penulis : Diaz
