Menurut Waris, ketegasan tersebut diperlukan karena ada sejumlah informasi yang keliru serta dugaan adanya pihak tertentu yang memanfaatkan aksi tersebut untuk kepentingan tertentu.
“Saya bukan marah, tapi memang harus saya luruskan dengan tegas,” kata Waris.
Waris menjelaskan bahwa ia secara pribadi mengenal banyak dari para honorer yang ikut berdemo. Beberapa di antaranya adalah keluarga, tetangga, bahkan anak dari sahabat-sahabat dekatnya.
“Saya enggak mungkin benar-benar marah, karena mereka itu orang-orang yang saya kenal. Justru karena itu, saya harus bersikap bijak, tapi tetap tegas agar persoalan ini tidak terus berlarut,” jelasnya.
Waris menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah berniat mengabaikan nasib para honorer. Namun, ia menyebut bahwa pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak bisa dilakukan secara instan karena terbatasnya anggaran.
“Kalau anggarannya hari ini cukup, saya tinggal tanda tangan saja. Masalah selesai. Tapi kan kenyataannya tidak semudah itu,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa aksi demonstrasi bukan solusi yang efektif, karena hanya akan menjadi sorotan media tanpa menghasilkan langkah nyata.
“Ya demo hari ini masuk berita, masuk media, tapi setelah bubar apa ada solusi? Kan enggak ada,” tambah Waris.
Untuk menenangkan para honorer, Waris menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten PPU telah mengambil langkah konkret. Pada 15 Juli lalu, data honorer kategori R4 dan R5 telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Dalam Negeri.
“Kategori R4 dan R5 itu yang sebelumnya tidak masuk dalam data, tapi sekarang jadi prioritas. Jumlahnya sekitar 400 orang,” katanya.
Secara keseluruhan, Pemkab PPU telah mengusulkan 1.194 tenaga honorer untuk diangkat sebagai PPPK. Saat ini, data tersebut sedang dalam proses verifikasi di kementerian.
“Semua nama sudah dikirim ke kementerian, tinggal menunggu berapa yang disetujui dan bisa diterima,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa proses pengangkatan akan dilakukan secara bertahap, tergantung pada kemampuan anggaran di tahun-tahun berikutnya.
“Kita harus sesuaikan dengan kondisi dan aturan yang berlaku. Tidak bisa serta-merta, karena regulasinya bukan dari kami,” ungkap Waris.
Selain menanggapi aksi honorer, Waris juga menyampaikan kritik terhadap sebuah kelompok yang disebutnya sebagai LSN. Ia menilai, kelompok tersebut justru memperkeruh suasana dan berusaha menekan pemerintah dengan cara yang tidak produktif.
“Kalau seperti itu caranya, jujur saja, LSN itu jangankan mau bantu beli bensin, jauh dari kata mendukung. Tapi giliran ngomong ke pemerintah, marah marah” ujarnya.
Waris berharap semua pihak dapat membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, termasuk kelompok-kelompok masyarakat seperti LSN. Menurutnya, kerja sama dan saling menghormati akan jauh lebih efektif dalam mencari solusi bersama.
“Yang kita inginkan itu, ketika bertemu di jalan atau di luar kota seperti di Balikpapan, bisa saling sapa dan senyum, meskipun belum semua harapan terpenuhi. Itu artinya kita saling memahami dan bekerja sama. Tapi kalau komunikasinya seperti sekarang, ya susah,” tutup Waris.
Penulis : Diazz
