Gematrisatyamedia.com, Penajam Paser Utara, 29 Juli 2025 – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Waris Muin, menyatakan keprihatinannya atas minimnya realisasi belanja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU. Hal ini diungkapkan Waris dalam rapat evaluasi kinerja program dan kegiatan (Radalok) Semester I (Triwulan I dan II) yang diselenggarakan pada Selasa, 29 Juli 2025.
Waris Muin menekankan pentingnya meninjau ulang performa penyerapan anggaran, terutama mengingat ini sudah memasuki akhir Juli.
“Semoga dalam pertemuan ini apa yang disampaikan Pak Sekda semuanya nanti mendapatkan peninjauan ulang kinerja karena ini sudah memasuki bulan Juli akhir,” ujarnya.
Ia mengungkapkan baru mengetahui bahwa beberapa dinas memiliki persentase realisasi dana yang sangat rendah.
“Kami disampaikan oleh Kabag bahwa ada beberapa dinas yang memiliki anggaran baru sebagian kecil terealisasi dan kami juga baru mengetahui hal ini,” tambahnya.
Wakil Bupati juga menyoroti bahwa setiap OPD akan diminta untuk melaporkan pencairan anggaran yang telah diberikan, serta adanya rapat triwulan I, II, dan III. Waris menegaskan, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terpakai secara maksimal hingga akhir tahun, PPU berpotensi mendapatkan teguran.
“Apabila APBD itu tidak digunakan secara optimal mulai bulan ini sampai akhir tahun, pasti dan yakin kami juga belum masuk ke ranah itu, pasti kita kena teguran kenapa anggarannya Kabupaten PPU lambat sekali tidak terserap, apa sebabnya itu salah satunya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Waris Muin secara khusus menyoroti lima OPD yang memiliki alokasi dana besar namun realisasinya masih sangat rendah, yakni antara 16% hingga 27%.
“Kami sampaikan karena kami buka tadi ini sebentar ada lima OPD yang mempunyai dana besar dan pencairan anggarannya baru 16 sampai 27%,” ungkapnya prihatin.
Ia bahkan khawatir dana tersebut akan menjadi ‘dana stagnan’ atau anggaran yang tidak terserap dan berpotensi menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tinggi, terutama untuk kegiatan-kegiatan besar di dinas seperti Pendidikan, Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman), PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dan Dinkes (Dinas Kesehatan).
“Kasihan sekali kalau ini tidak terlaksana, Bapak/Ibu, kasihan dana kita akan jadi dana tak terpakai terutama yang ada kegiatan besar seperti Pendidikan, Perkim, PUPR, Dinkes. Kalau itu tidak tereksekusi sampai di bulan 10, terlambat sekali itu penganggarannya,” tegasnya.
Menyikapi hal ini, Waris Muin meminta kepada seluruh OPD untuk segera mengevaluasi penyebab lambatnya penyerapan anggaran. Ia menyoroti kemungkinan masalah di lapangan, seperti kendala dalam proses pelelangan.
“Untuk itu kami, Pak Sekda, meminta kepada seluruh OPD segera mengevaluasi di mana hal-hal penyebab kendala itu terjadi. Di mana, apakah dia di lapangan dengan adanya mungkin pada saat pelelangan ada masalah di lapangan atau gimana-gimana itu harus dicermati,” pesannya.
Waris juga mengingatkan agar OPD tidak hanya fokus pada kegiatan seremonial yang tidak berdampak signifikan.
“Kita jangan hanya seremonial yang sifatnya hanya memberikan kesan umum saja bahwa saya sudah bekerja, satu contoh bikin pameran-pameran itu kan tidak menyerap anggaran, bukan tidak menyerap, menyerap tapi bersifat seremonial saja tidak memberi manfaat nyata tidak kelihatan fisiknya tapi anggarannya terbuang,” jelasnya.
Terakhir, Waris Muin kembali menekankan pentingnya percepatan perencanaan untuk kegiatan fisik, khususnya di sektor Pendidikan.
“Sama dengan pendidikan, kami saya dari jauh-jauh hari juga sampaikan dengan Pak Bupati, semua kegiatan yang sudah masuk di pergeseran anggaran itu secepatnya dibuatkan perencanaannya agar segera dilelang kalau itu sifatnya fisik,” tutupnya.
Penulis : Diaz
